BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, oleh sebab itu banyak negara yang ingin menguasai, memeras dan menguras bangsa Indonesia. Sejak kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, Indonesia mulai membangun negaranya agar menjadi negara yang mandiri, demi mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang adil dan makmur.
Setelah merdeka, pemerintahan Indonesia memiliki warisan utang luar negeri yang diwariskan oleh pemerintahan Hindia Belanda, walaupun utang tersebut tidak pernah dibayar oleh pemerintahan Indonesia, akan tetapi pemerintah Indonesia memiliki utang yang baru. Utang pemerintah merupakan utang yang digunakan untuk melancarkan pembangunan perekonomian Indonesia.
Pembangunan perekonomian suatu bangsa merupakan cara yang paling pertama dilakukan oleh suatu bangsa untuk dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat suatu bangsa. Pembangunan ekonomi suatu negara tidak hanya dapat dilakukan dengan bertekat dan semangat yang membaja dari seluruh rakyatnya untuk membangun, tetapi harus didukung juga oleh ketersediaan sumberdaya ekonomi, baik sumberdaya alam; sumberdaya manusia; dan sumberdaya modal yang produktif. Jadi, tanpa adanya daya dukung yang kuat dari sumberdaya ekonomi yang produktif, maka pembangunan ekonomi mustahil dapat dilaksanakan dengan baik dan memuaskan. Adapun kepemilikan terhadap sumberdaya ekonomi ini oleh negara-negara dunia ketiga atau negara-negara sedang berkembang tidaklah sama. Ada negara yang memiliki kelimpahan pada jenis sumberdaya tertentu, ada pula yang kekurangan.
Indonesia merupakan termasuk salah satu negara sedang berkembang. Pemerintah Indonesia berusaha dengan berbagai cara untuk melakukan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi demi meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat dengan sumberdaya ekonomi yang dimiliki Indonesia. Tetapi akibat dari sumberdaya ekonomi yang terbatas terutama sumberdaya modal maka pemerintah Indonesia mendatangkan pinjaman-pinjaman dari negara-negara lain untuk dapat memberikan dukungan yang cukup bagi pelaksanaan program pembangunan ekonomi nasional. Pinjaman-pinjaman dari negara-negara lain ini tidak bersifat cuma-cuma, tetapi dengan berbagai konsekuensi baik yang bersifat komersil maupun politis.
Pada satu sisi, datangnya pinjaman dari luar negeri tersebut dapat digunakan untuk mendukung program pembangunan ekonomi nasionol pemerintah, sehingga target pertumbuhan ekonomi nasional masyarakat meningkat. Tetapi pada sisi lain, diterimanya pinjaman dari luar dapat menimbulkan berbagai masalah dalam jangka panjang, baik ekonomi maupun politik, dan akan menjadi beban yang seolah-olah tak terlepaskan, yang justru menyebabkan berkurangnya tingkat kesejahteraan rakyat.
Utang pemerintah sudah berawal sejak masa jabatan presiden Soekarno, dan berlanjut ke masa presiden Soeharto, BJ. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, serta hingga sampai dengan presiden sekarang Soesilo Bambang Yudhoyono. Dalam artian bahwa sejak merdeka pemerintah Indonesia sudah memiliki pinjaman dari negara-negara lain (utang) yang wajib dibayar dan setiap pergantian kepala pemerintahan, pemerintahan baru tersebut sudah memiliki kewajiban terhadap negara pemberi pinjaman. Didalam penulisan ini penulis ingin melihat utang pemerintah Indonesia dari tahun 1990-2005, khususnya utang luar negeri pemerintah Indonesia.
Oleh sebab itu, kami ingin mengangkat masalah mengenai ” Utang Pemerintah Indonesia ”.
1.2. Perumusan Masalah
Utang pemerintah Indonesia sangat perlu diketahui mengingat sejak lahir kita semua sudah memiliki kewajiban utang kepada negara-negara pemberi pinjaman karena kita merupakan warga negara Indonesia. Oleh karena itu, yang menjadi perumusan masalah adalah Bagaimanakah Utang Pemerintah Indonesia ?
1.3. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari penulisan ini adalah : Untuk mengetahui utang pemerintah Indonesia.
BAB II
STUDI KEPUSTAKAAN
2.1. Landasan Teoritis
2.1.1. Pengertian Utang
Utang merupakan satu kewajiban yang harus dibayar dikemudian hari yang timbul akibat transaksi-transaksi ekonomi dan keuangan dimana para pemberi pinjaman menyerahkan sesuatu yang berharga pada suatu waktu terrentu dalam pertukaran dengan suatu perjanjian para penerima pinjaman harus membayarnya dikemudian hari, ( Lester V. Chandler, 1962 : 40 ).
2.1.2. Jenis Utang
Ada banyak jenis-jenis utang, dalam penulisan ini hanya empat yang kami sebut. Menurut Lester V. Chandler ( 1962 : 43 ), utang terbagi dalam berbagai jenis yaitu :
a. Utang berdasarkan sifat si pemberi pinjaman terbagi atas ;
- utang perseorangan
- utang perusahaan
- utang pemerintah.
b. Utang berdasarkan sifat si penerima pinjaman terbagi atas ;
- utang yang diberikan olah perseorangan
- utang yang diberikan oleh perusahaan
- utang yang diberikan oleh pemerintah.
c. Utang berdasarkan untuk tujuan apa utang itu diciptakan ;
- utang konsumsi
- utang produksi.
d. Utang berdasarkan lamanya waktu peminjaman ;
- utang jangka panjang ( 1-5 tahun )
- utang jangka pendek ( kurang dari 1 tahun )
- utang yang dapat segera dibayar.
BAB III
PEMBAHASAN
3.1. Utang Pemerintah Indonesia Dari Tahun 1990-2005
Indonesia merupakan negara sedang berkembang. Sebelum terjadi krisis ekonomi di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Hal ini sejalan dengan strategi pembangunan ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintahan saat itu, yang menempatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sebagai target prioritas pembangunan perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak akhir tahun 1970-an selalu positif, serta tingkat pendapatan per kapita yang relatif rendah, menyebabkan target pertumbuhan ekonomi yang relatif tersebut tidak cukup dibiayai dengan modal sendiri, tetapi harus ditunjang dengan menggunakan bantuan modal asing.
Modal asing ini merupakan pinjaman / utang pemerintah terhadap negara pemberi pinjaman. Pinjaman pemerintah tersebut diterima dalam bentuk hibah serta soft loan dari negara-negara sahabat dan lembaga-lembaga pinjaman lainnnya, baik secara bilateral maupun multilateral. Selanjutnya seiring dengan semakin berkembangnya perekonomian Indonesia, pinjaman yang bersyarat lunak semakin terbatas diberikan, sehingga untuk keperluan-keperluan tertentu dan dalam jumlah yang terbatas, pemerintah mulai menggunakan pinjaman komersial dan obligasi dari kreditur swasta internasional.
Karena semakin pesatnya pembangunan dan terbatasnya kemampuan pemerintah untuk secara terus-menerus menjadi penggerak utama pembangunan nasional, maka pemerintah Indonesia mengambil suatu kebijakan agar pembangunan perekonomian Indonesia tetap berjalan dengan lancar demi kepentingan rakyat Indonesia agar adil dan sejahtera yaitu dengan cara melakukan kebijakan pinjaman luar negeri.
Adapun utang pemerintah Indonesia dari tahun 1990-2005 dapat dilihat dari pinjaman pemerintah sebagai berikut :
TABEL III-1
UTANG PEMERINTAH INDONESIA, 1990-2005
( Dalam Milyar Rupiah )
Tahun | Pinjaman Program (realisasi) | Pinjaman Proyek (realisasi) | Total Utang |
1990 | 83,815 | 13,465 | 97,280 |
1991 | 99,751 | 13,855 | 133,606 |
1992 | 110,979 | 85,896 | 196,875 |
1993 | 107,525 | 105,814 | 213,339 |
1994 | 98,378 | 107,525 | 205,903 |
1995 | 90,088 | 98,378 | 188,466 |
1996 | 119,001 | 90,088 | 209,089 |
1997 | 143,856 | 119,001 | 262,857 |
1998 | 511,067 | 249,257 | 760,324 |
1999 | 249,257 | 26,181 | 275,438 |
2001 | 6,416 | 19,736 | 26,152 |
2002 | 9,346 | 19,964 | 29,310 |
2003 | 10,350 | 18,900 | 29,250 |
2004 | 3,140,80 | 18,604,8 | 21,745,6 |
2005 | 7,905 | 20,130,8 | 28,035,8 |
Sumber : Data Koalisi Anti Utang (DEPKEU)
Dari tabel III-1 dapat dilihat bahwa selama kurun waktu tahun 1990 sampai dengan tahun 1997 total utang pemerintah Indonesia masih stabil atau tidak terlalu besar perbedaan antara jumlah utang pemerintah pada saat tahun tersebut. Tetapi pada tahun 1998 terjadi krisis ekonomi di Indonesia, utang pemerintah Indonesia meningkat drastis menjadi Rp. 760.324 milyar, jadi pemerintah dengan segala kebijakannya memutuskan untuk melakukan pinjaman luar negeri guna menyelamatkan perekonomian nasional yang terancam kebangkrutan akibat dari semakin melemahnya mata uang rupiah terhadap dollar. Adapun pinjaman pemerintah yang begitu banyak pada tahun 1998 digunakan untuk menutup defisit anggaran yang besar akibat terjadinya krisis ekonomi.
Setelah tahun1998, pinjaman pemerintah mulai menurun dari tahun 1999 sampai dengan 2005 demi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap negara pemberi pinjaman.
3.2. Dampak Utang Pemerintah Terhadap Pembangunan Nasional
Dalam jangka panjang, utang luar negeri dapat menimbulkan permasalahan ekonomi pada banyak negara penerima pinjaman. Di samping beban ekonomi yang harus diterima rakyat pada saat pembayaran kembali, juga beban psikologis politis yang harus diterima oleh negara penerima pinjaman akibat ketergantungannya denag bantuan asing.
Sejak krisis moneter yang terjadi pada awal tahun 1980-an, negara-negara berkembang seperti Indonesia semakin terjerumus dalam krisis utang luar negeri, walaupun ada kecenderungan bahwa telah terjadi perbaikan atau kemajuan perekonomian di negara-negara tersebut. Peningkatan pendapatan per kapita atau laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi di negara-negara berkembang belum berarti bahwa pada negara-negara tersebut dikategorikan kedalam negara yang maju, dalam arti struktur ekonominya telah berubah menjadi struktur ekonomi industri dan perdagangan luar negerinya sudah mantap. Tetapi pada kenyataannya, besar-kecilnya jumlah utang pemerintah yang dimiliki oleh suatu negara yang sedang berkembang lebih disebabkan karena adanya defisit current account, kekurangan dana investasi, pembangunan perekonomian yang tidak dapat ditutup dengan sumber-sumber dana didalam negeri, angka inflasi yang tinggi, dan ketidakefisienan struktural di dalam perekonomiannya.
Sehingga meskipun secara teknis, pemerintahan suatu negara telah sempurna dalam upaya pengendalian utang luar negerinya, pencapaian tujuan pembangunan akan sia-sia, kecuali jika negara tersebut secara finansial benar-benar kuat, yaitu pendapatan nasionalnya mampu memikul beban langsung yang berupa pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri dan bunganya dalam bentuk uang kepada pemberi pinjaman di luar negeri, karena utang luar negeri selalu disertai dengan kebutuhan devisa untuk melakukan pembayaran kembali. Pembayaran cicilan utang beserta bunganya merupakan pengeluaran devisa yang utama bagi banyak negara-negara penerima pinjaman.
Adapun pembayaran utang pemerintah Indonesia dari tahun 1990-2005 dapat dilihat pada tabel berikut :
TABEL III-2
PEMBAYARAN UTANG PEMERINTAH INDONESIA, 1990-2005
( Dalam Milyar Rupiah )
Tahun | Pembayaran Utang |
1990 | 10,011 |
1991 | 10,837 |
1992 | 11,942 |
1993 | 12,302 |
1994 | 12,780 |
1995 | 13,225 |
1996 | 17,428 |
1997 | 35,297 |
1998 | 44,984 |
1999 | 39,335 |
2000 | 47,776 |
2001 | 57,270 |
2002 | 55,120 |
2003 | 51,170 |
2004 | 48,556 |
2005 | 52,111 |
2006 | 91,613 |
Sumber : Data Koalisi Anti Utang (DEPKEU)
Pada tabel III-2 dapat dilihat bahwa pembayaran utang pemerintah dari tahun 1990 sampai dengan 1996 masih stabil, akan tetapi pada tahun 1997 sampai dengan 2005 pembayaran utang pemerintah terus meningkat karena pembayaran cicilan pokok dan bunga utang luar negeri pemerintah yang jatuh tempo akibat terdepresinya nilai tukar rupiah secara tajam terhadap dolar Amerika, apalagi terjadinya krisis moneter di Indonesia pada awal tahun 1998. Sebenarnya pemerintah Indonesia sudah merencanakan untuk membayar sebagian besar jumlah utang luar negerinya lebih cepat dari waktu pembayaran yang sebenarnya. Tapi tampaknya komitmen pemerintah tidak berlangsung lama karena terjadinya krisis moneter di Asia Tenggara dan Timur pada pertengahan tahun 1997.
Pembayaran kembali utang luar negeri yang meningkat dalam jumlah besar ini dilakukan pemerintah tidak hanya memakai dana dari penerimaan dalam negeri saja, tetapi dengan segala pertimbangan pemerintah terpaksa juga menggunakan bantuan dana dari IMF. Jadi, utang luar negeri yang lama dibayar dengan utang luar negeri yang baru. Dengan kata lain, Indonesia telah terjerumus dalam krisis utang luar negeri, yaitu puncaknya pada tahun 1998 pada saat tejadinya krisis monetet di Indonesia.
Akibat dari adanya bantuan IMF dalam jumlah yang sangat besar tersebut, menyebabkan pemerintah Indonesia harus menerima berbagai persyaratan dan resiko dalam pinjaman IMF ini. Sehingga pemerintah sangat terikat oleh IMF didalam menjalankan bidang perekonomian.
Oleh sebab ini, pemerintah terus meningkatkan pembayaran utang luar negerinya terutama kepada IMF, agar tidak terikat lagi dengan IMF, yang sangat merugikan perekonomian Indonesia. Demi mewujudkan Indonesia yang mandiri, adil, dan sejahtera.
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
4.1. Kesimpulan
Perkembangan jumlah utang pemerintah dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Hal ini tentu saja menimbulkan berbagai berbagai tanggung jawab bagi bangsa Indonesia, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Dalam jangka pendek, utang luar negeri dapat memberikan kontribusi dalam pembiayaan pembangunan ekonomi nasional, sehingga dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat sebelum terjadinya krisis ekonomi.
Dalam jangka panjang utang luar negeri akan berdampak akan ketergantungan terhadap utang tersebut yang akan menjadi beban bagi pemerintah karena utang tersebut harus dibayar beserta bunganya dan belum lagi persyaratan yang diberikan selama peminjaman yang sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia.
4.2. Saran
Sebaiknya pemerintah Indonesia harus mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri.
DAFTAR PUSTAKA
Kusfiardi. Koalisi Anti Utang. Data DEPKEU.
Atmadja, Adwin Surya. (2000). “Utang Luar Negeri Pemerintah Indonesia”. Jurnal Akuntansi
Dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Akuntansi Universitas Kristen Petra, Vol.2. No.1.
Chandler, Lester V. (1962). Ekonomi Tentang Uang Dan Bank, Jilid ke I, Alih Bahasa : H.S
. Hutagalung, Bhratara, Jakarta.
